DILEMA GURU BERPENDIDIKAN S1 YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN BELAJAR

DILEMA GURU BERPENDIDIKAN S1

YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN BELAJAR
Haryadi Rusnawan

ABSTRAK
Penulisan karya tulis ini bertujuan mengangkat sebuah permasalahan yang
masih dialami oleh sebagian kecil guru, yaitu guru yang sudah berpendidikan S1
namun tidak memiliki Surat Izin Belajar. Sebelum adanya program sertifikasi
guru, pada umumnya guru Sekolah Dasar masih berpendidikan D2. Setelah
program sertifikasi guru digulirkan, para guru berbondong-bondong menempuh
pendidikan S1. Program tersebut yang mewajibkan guru berpendidikan S1
membuat para guru berusia lanjut memaksakan diri untuk kembali memasuki
bangku kuliah. Ketika banyak guru yang terpaksa kuliah S1 demi mendapatkan
gelar sarjana, ternyata ada sebagian kecil guru yang sudah berpendidikan S1
namun ijazahnya tidak diakui. Mereka adalah para guru PNS/CPNS yang
berpendidikan D2 yang melanjutkan kuliah kemudian memperoleh gelar sarjana
tanpa tahu menahu tentang aturan ijin belajar. Bisa juga karena Surat Ijin Belajar
belum turun hingga kuliah selesai. Resiko yang dialami oleh guru tersebut, ijazah
S1 yang mereka raih dengan susah payah tidak bisa diakui pada kenaikan tingkat
berikutnya.
Kata Kunci: dilema guru, ijin belajar, wajib S1

PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, harus diawali
dengan meningkatkan kualitas pendidiknya. Seorang guru harus lulusan dari
sekolah yang memang dipersiapkan untuk menjadi pendidik yaitu SPG untuk guru
kelas, SGO untuk guru olahraga dan PGA untuk guru agama. Sama halnya dengan
dunia industri yang lebih mengutamakan karyawan dari lulusan SMK.
Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka
kualitas guru juga harus lebih ditingkatkan lagi. Dalam rangka pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM), guru sekolah dasar sebagai mana tertuang dalam
SK Mendikbud Nomor 0854/U/1989, tertanggal 30-12-1989 dan SK Dirjen Dikti
No. 178-Dikti/kep/1990 tertanggal 16-04-1990 tentang kualifikasi formal
Pendidikan Guru Sekolah Dasar harus ditingkatkan dari sederajat SLTA menjadi
Diploma (D-II) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Namun daerah-daerah
tertentu yang masih kekurangan guru, atau di daerah terpencil masih bisa
menerima guru lulusan sekolah pendidikan guru (SPG) dan sekolah guru olahraga
(SGO).
Satu dekade lalu pemerintah berusaha meningkatkan kembali kualitas
sumber daya manusia para guru menjadi wajib berpendidikan S1. Ketentuan mengenai guru harus berijazah S-1 (Diploma IV) ada pada Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 9 yang berbunyi
―Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui
pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.‖
Pada tanggal 14 Desember 2015 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan (Dirjen GTK) mengeluarkan surat edaran Nomor
134741/B.BI.3/HK/2015 tentang Linieritas Kualifikasi Akademik Dalam
Kepangkatan Guru. Tujuannya supaya kualifikasi guru sesuai dengan sertifikat
pendidik dan pelajaran yang diampunya. Sehingga kualitas diharapkan semakin
meningkat karena peserta didik diajar oleh guru yang sesuai dengan keahliannya.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh guru maka
berhubungan erat dengan jenjang karir guru tersebut. Guru yang telah
menyelesaikan pendidikan S1 bisa mengajukan penyesuaian ijazah pada kenaikan
tingkat berikutnya, Sehingga guru yang berada pada golongan ruang IIc dapat
langsung naik ke golongan ruang IIIa.
Ketentuan tentang ijin belajar sesuai dengan butir 3.2. Surat Edaran
Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013. Beberapa ketentuan
tersebut yaitu PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun
terhitung sejak diangkat sebagai PNS. Ketentuan berikutnya adalah mendapatkan
izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
Masalah kemudian timbul ketika PNS/CPNS bersangkutan tidak
memahami aturan pemberian surat ijin belajar. Beberapa kasus yang terjadi adalah
seseorang yang lulus tes CPNS berpendidikan D2 dan sedang melanjutkan kuliah
di jenjang S1. Kemudian CPNS yang berinisiatif kuliah S1 sehingga ia lulus
sebelum genap 1 tahun diangkat PNS. Sebagian lainnya sudah mengajukan ijin
belajar, namun surat ijin belajar belum turun sampai pendidikan S1 selesai.
Banyak guru berusia lanjut yang memaksakan diri kembali masuk bangku
kuliah untuk mendapatkan gelar S1. Tujuan utamanya adalah supaya bisa
mengikuti sertifikasi guru. Selain itu untuk meningkatkan jenjang karir pada
kenaikan tingkat berikutnya. Namun sebagian kecil guru yang sudah memiliki
kualifikasi S1 terhambat karirnya karena tidak memiliki ijin belajar. Ijazah S1
yang sudah diraih dengan susah payah ternyata tidak bisa diajukan pada kenaikan
tingkat berikutnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah pokok tulisan ini adalah
masih ada guru PNS yang ijazah SI-nya belum diakui ketika pemerintah dengan
jelas mewajibkan guru harus berpendidikan S1. Alasan ijazah S1 belum diakui
karena guru PNS tersebut tidak memiliki surat ijin belajar. Sehubungan dengan
hal tersebut, persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.
(1) Bagaimana sosialisasi tentang keharusan memiliki surat ijin belajar?
(2) Bagaimana solusi bagi guru PNS yang tidak memiliki surat ijin belajar?
(3) Apa yang harus dilakukan pemerintah kepada guru PNS yang tidak
memiliki surat ijin belajar?

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut.
(1) Menyosialisasikan tentang fungsi surat ijin belajar bagi guru PNS yang
akan melanjutkan kuliah

(2) Memberikan solusi bagi guru PNS yang tidak memiliki surat ijin belajar
(3) Memberikan saran kepada pemerintah untuk membantu guru PNS yang
tidak memiliki surat ijin belajar

METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dilakukan pada
kondisi yang alamiah. Sugiono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi
objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi.

Objek alamiah yang dimaksud oleh Sugiono (2013) adalah objek yang apa
adanya, tidak dimanipulasi sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek,
setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah. Jadi
selama melakukan penelitian mengenai guru PNS yang tidak memiliki surat ijin
belajar ini peneliti sama sekali tidak mengatur kondisi tempat penelitian
berlangsung maupun manipulasi terhadap varibel.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta. Penentuan subjek
penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sesuai dengan tujuan dari
penelitian ini, maka subjek penelitian dikhususkan pada guru PNS yang tidak
memiliki surat ijin belajar.

Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
(1) Guru PNS berijazah S1 yang tidak memiliki surat izin belajar
(2) Guru PNS yang sedang kuliah S1 namun belum memiliki surat izin belajar
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument adalah peneliti itu
sendiri. Peneliti menjadi human instrument yang berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informasi sebagai pengumpul data, menilai kualitas data,
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. Jadi dalam penelitian
ini peneliti akan terjun ke lapangan sendiri dari pengumpulan data, analisis,
Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis hingga
membuat kesimpulan.data dengan prosedur dan teknis pengolahan berikut : (1)
Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data; (2) Melakukan
penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data;
(3) Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman
data; dan (4) Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil
penelitian.

Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama
pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan
penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan
cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi
lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan
keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah nara sumber yang dijadikan
informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai
informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila
data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan
masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam
rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan
pendekatan analisis triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat ijin belajar adalah selembar SK yang berisi pemberian ijin kepada
seorang PNS untuk melanjutkan kuliah. Bagi guru yang pada umumnya adalah
PNS daerah maka surat ijin belajar keluarkan oleh Bupati atau Walikota melalui
Badan Kepegawaian Daerah. Dengan mengantongi surat ijin belajar artinya PNS
tersebut sudah bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Surat ijin belajar diajukan sebelum ataupun ketika sedang menempuh
kegiatan perkuliahan. Keberadaan surat ijin belajar menjadi sangat penting karena
kelak akan berhubungan dengan pengakuan ijazah apabila telah selesai
melanjutkan kuliah. Supaya ijazah yang telah diraih dapat diakui, sudah
sewajarnya melaporkan dan meminta ijin sebelum melanjutkan belajar.
Kenaikan tingkat pendidikan, semisal D2 menjadi S1 akan berdampak
bagi jenjang karir guru PNS. Penambahan pendidikan baru akan memberikan
angka kredit cukup besar bagi angka kredit guru. Apabila ijazah yang diraih sesuai
dengan tugas pokoknya, akan mendapatkan angka kredit yang sangat besar.
Walaupun ijazah yang diraih tidak sesuai tugas pokoknya, nilai angka kredit yang
didapat juga tidaklah kecil. Karena berhubungan dengan jenjang karir guru PNS
kedepannya, maka keinginan seorang guru PNS untuk melanjutkan study harus
sepengetahuan pimpinan dan mendapatkan ijin. Dengan memiliki surat ijin belajar
maka program perkuliahan yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Tidak semua PNS memahami betapa pentingnya surat ijin belajar. Banyak
guru PNS yang diam-diam melanjutkan kuliah. Karena perkuliahan tersebut atas
biaya dan keinginan sendiri, dianggap tidak perlu dilaporkan bahkan meminta
surat ijin. Padahal kelak ijazah yang diraih akan diajukan dalam proses kenaikan
tingkat. Jadi bagaimana bisa mengajukan pendidikan baru sedangkan pihak
pemerintah tidak tahu menahu perihal perkuliahan yang telah selesai dilakukan.

Perbedaan Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Pada umumnya guru melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri. Ketika
Undang-undang tentang Guru dan Dosen diberlakukan dan dimulainya program
sertifikasi guru, para guru dengan inisiatif dan biaya sendiri melanjutkan kuliah ke
program S1. Tidak terkecuali guru-guru yang sudah berusia lanjut, ikut
melanjutkan kuliah dengan harapan bisa mengikuti program sertifikasi guru.
Tugas belajar lebih banyak diterima oleh PNS struktural. Mereka
ditugaskan untuk belajar karena kebutuhan orgnisasi akan suatu keahlian tertentu.
Bahkan untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat
diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan
oleh masing-masing instansi.

Perbedaan ijin belajar dan tugas belajar yaitu sebagai berikut.

(1) Ijin belajar adalah mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya
sendiri dan dilakukan diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu tugastugas kedinasan.
(2) Tugas belajar adalah mengikuti pendidikan yang lebih tinggi atas perintah
pimpinan dan dibiayai oleh Negara. Tugas belajar bisa dilakukan di dalam
maupun di luar negeri dan PNS yang bersangkutan bisa dibebastugaskan
sementara dari jabatan yang dipegangnya.

Syarat Mengajukan Surat Ijin Belajar

Untuk mendapatkan surat ijin belajar ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi. Melalui Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013
tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar butir 3.2, berikut ini ketentuan
pemberian ijin belajar.

(1) PNS yang telah memiliki masa keja paling kurang 1 (satu) tahun
terhitung sejak diangkat sebagai PNS;(2) Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;(3) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan
yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu
kerja atas izin pimpinan instansi;(4) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;(5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;(6) Tidak pemah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;(7) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
(8) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas
jabatan pada unit organisasi;(9) Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
(10)Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan
persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; (11) PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 diatas merupakan perubahan dari SE MENPAN No SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pemberian Tugas belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS. Disebutkan bahwa syarat untuk dapat diberikan ijin belajar adalah :

(1) PNS sudah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS(2) Pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu
pekerjaan/tugas sehari-hari

Prosedur Pengajuan Surat Ijin Belajar

Ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi, ada baiknya dianalisa dahulu kesesuaian pendidikan yang akan ditempuh
dengan tugas yang sedang diampu. Tujuannya untuk mempermudah pembuatan
surat ijin belajar. Selain itu supaya ilmu pengetahuan yang didapat dapat berguna
dalam melaksakan tugas mengajar di masa yang akan datang.
Di dalam format Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Guru terdapat poin
mendapat gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Sebagai
contoh ketika guru PNS berpendidikan D2 mengambil jurusan S1 yang tidak
sesuai bidang yang diampunya hanya akan mendapat 5 poin angka kredit. Apabila
jurusan S1 yang dipilih sesuai dengan bidang yang diampunya maka akan
mendapat 60 poin angka kredit.

Berikut ini prosedur yang harus ditempuh guru PNS untuk mengajukan
permohonan mendapatkan surat ijin belajar (BKD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta).
(1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan Izin Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan
Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
dinyatakan diterima sebagai pelajar/mahasiswa dengan melengkapi
persyaratan;(2) Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan izin
belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan
penerbitan izin belajar kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang
disertai penjelasan;(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus
sudah menerbitkan/menolak permohonan Izin Belajar paling lambat 1
(satu) bulan sejak diterimanya permohonan Izin Belajar oleh Badan
Kepegawaian Daerah; Penolakan izin belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai
penjelasan.
Akibat Tidak Mempunyai Surat Ijin Belajar

Dengan tidak memiliki surat izin belajar maka ijazah S1 yang dimiliki
belum bisa digunakan pada kenaikan tingkat. Hal ini berakibat pada terhambatnya
jenjang karir guru pada beberapa jabatan. Berikut ini hal-hal yang yang
diakibatkan tidak memiliki surat ijin belajar.
(1) Ijazah S1 tidak akan diakui dalam kenaikan tingkat dan tidak ada
pencantuman gelar pada sk tingkat (2) Tidak bisa menjadi kepala sekolah. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala
sekolah/madrasah yang berlaku nasional. Kualifikasi Kepala
Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum dan Kualifikasi Khusus.
Salah satu kualifikasi umum adalah memiliki kualifikasi akademik sarjana
(S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada
perguruan tinggi yang terakreditasi. (3) Tidak bisa menjadi pejabat struktural. Banyak guru yang beralih fungsi dari fungsional menjadi struktural pada beberapa jabatan penting setingkat kepala dinas kecamatan atau kabupaten. Guru PNS yang belum berijazah
S1 pada SK tingkatnya tidak layak memegang jabatan tersebut.
Surat Keterangan Belajar

Guru PNS yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 namun tidak
memiliki surat ijin belajar, bisa mengajukan surat keterangan belajar. Surat
keterangan belajar dikeluarkan untuk menjelaskan bahwa PNS tersebut sudah
selesai menempuh pendidikan. Namun surat keterangan belajar tidak bisa dibuat
setiap saat. Pembuatan surat keterangan belajar hanya dibuat pada waktu-waktu

tertentu dan terbatas. Apabila sudah melewati waktu yang ditentukan maka
pembuatan surat keterangan belajar ditutup. Surat keterangan belajar bisa menjadi pengganti surat ijin belajar. PNS yang mengikuti tes CPNS dengan ijazah D2 namun sebenarnya ia sudah memiliki ijazah S1 bisa mengajukan surat keterangan belajar. Begitu pula PNS yang belum genap 1 tahun menjadi PNS tetapi sudah memperoleh gelar ijazah S1.
Terdapat dua jenis surat keterangan belajar (BKD Provinsi Kalimantan
Selatan) yaitu sebagai berikut.

(1)Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan adalah surat keterangan yang
diberikan kepada PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 2016
diundangkan (21 Juni 2016) sedang menempuh pendidikan (belum lulus)
tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur. (2) Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah surat keterangan yang diberikan kepada PNS yang pada saat Pergub Nomor 036 Tahun 2016 diundangkan (21 Juni 2016) telah selesai menempuh pendidikan
(sudah lulus) tanpa memiliki Surat Izin Belajar dari Gubernur.
Kedua Surat Keterangan tersebut kedudukan hukumnya setara dengan
Surat Izin Belajar. Dengan kata lain, Surat Keterangan tersebut merupakan bentuk
pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendidikan yang
sedang atau telah ditempuhnya.

Guru Wajib Berpendidikan Minimal S1

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
pendidikan, pemerintah mensyaratkan pendidikan minimal S1 dalam penerimaan
CPNS guru. Bahkan para guru honorer yang mengajar di sekolah negeri maupun
swasta, sudah berpendidikan S1 atau sedang menempuh pendidikan S1.
Digulirkannya program sertifikasi guru semakin menegaskan bahwa guru harus
berpendidikan S1.
Guru yang belum berpendidikan S1 tidak dapat mengikuti sertifikasi guru.
Karena besarnya pendapatan rupiah bagi guru bersertifikasi maka banyak guru
yang memutuskan untuk kuliah lagi. Lalu muncul peraturan baru, bagi guru yang
berusia di atas 50 tahun boleh mengikuti sertifikasi walaupun belum memiliki
gelar S1. Kemudian setelah memiliki sertifikat pendidik maka harus melanjutkan
pendidikan ke jenjang S1.

Dalam proses pemberkasan pencairan sertifikasi guru pada sekolah
dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum
dipersyaratkan melampirkan ijazah S1. Pada aplikasi online dapodik belum ada
kewajiban guru berpendidikan S1. Guru PNS yang masih berijazah D2 dan guru
honorer yang sedang menempuh perkuliahan tetap bisa berstatus sebagai guru di
dapodik.
Lain halnya dengan aplikasi online simpatika yang digunakan oleh sekolah
di bawah naungan Kementerian Agama termasuk guru Pendidikan Agama di
sekolah umum. Simpatika adalah aplikasi Padamu Negeri yang dahulu merupakan
aplikasi pendataan guru yang digunakan Kemdikbud. Pada simpatika, guru wajib
berpendidikan S1 baik PNS maupun non PNS. Guru yang belum berijazah S1
otomatis tidak tercatat lagi sebagai guru. Status mereka berubah menjadi staff.
Kemudahan-kemudahan diberikan kepada guru yang akan melanjutkan
pendidikan ke jenjang S1. Universitas Pendidikan Indonesia membuka Program
S1 PGSD Dual Modes. Program tersebut diperuntukkan bagi guru-guru SD/MI
yang bertujuan untuk: (1) Menghasilkan lulusan yang diperuntukkan akademik
sarjana pendidikan untuk guru SD/MI; (2) Memberikan layanan peningkatan
kualifikasi dan mutu guru SD/MI, lulusan SLTA dan D2 PGSD sesuai tuntutan
perundang-undangan. Guru yang akan mengikuti program dual modes harus
sudah mengajar minimal 2 tahun, mendapat surat rekomendasi dari kepala sekolah
atau yayasan dan melampirkan ijazah pendidikan terakhir.
Pendidikan dual modes dilakukan melalui kombinasi antara sistem
pembelajaran tatap muka biasa dengan Sistem Pembelajaran Mandiri (self
instruction). Sistem pembelajaran mandiri dilakukan dengan cara mempelajari
Bahan Belajar Mandiri (BBM) tercetak (printed materials). Pembelajaran tatap
muka dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam satu semester.
S1 dan Sertifikasi Guru

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no 18
tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan disebutkan pada pasal 1
bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat
pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi
akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
Karena sertifikasi guru sifatnya terbuka untuk seluruh guru baik PNS
maupun non PNS selama memenuhi persyaratan, maka tidak ada hubungannya
dengan ijazah guru PNS yang terdaftar di Badan Kepegawaian. Pada masalah ini,
guru berpendidikan S1 yang tidak memiliki surat ijin belajar tetap bisa mengikuti
sertifikasi guru. Bahkan pada masa awal-awal program tersebut digulirkan belum
ada keharusan linieritas antara ijazah S1 yang dimiliki dan mata pelajaran yang
diampu.
S1 dan Kenaikan Tingkat

Guru yang lolos tes CPNS dengan menggunakan ijazah D2 akan
menempati golongan ruang IIb pada jenjang kepegawaian. Setelah berstatus PNS
100 %, kemudian guru tersebut melanjutkan kuliah S1 hingga selesai dan
mendapatkan ijazah serta memiliki surat ijin belajar. Pada Kenaikan tingkat
berikutnya, ia bisa melampirkan ijazah S1 yang baru diperolehnya dilengkapi
surat ijin belajar. Sesuai prosedur yang berlaku, guru tersebut secara otomatis
mendapatkan penyesuaian ijazah langsung naik tingkat ke golongan IIIa.
Apabila guru tidak memiliki surat ijin belajar maka ijazah S1 tidak bisa
diakui dan angka kreditnya tidak bisa dihitung. Guru tersebut harus naik tingkat
secara normal ke jenjang IIc, IId, baru kemudian naik tingkat ke IIIa. Disini
terlihat sangat besar sekali nilai sepucuk surat ijin belajar. Dengan surat ijin
belajar dapat menghemat waktu beberapa tahun untuk sampai ke golongan ruang
IIIa.
Dengan peraturan terbaru tentang kewajiban berijazah S1 pada saat tes
CPNS, bisa mengurangi permasalahan tentang ijin belajar. Namun hal tersebut
tidak serta merta menghilangkan akar permasalahannya. Saat ini sudah banyak
guru PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S2. Banyak diantara
mereka yang tidak memiliki ijin belajar kuliah S2. Karena belum adanya
penyesuaian ijazah S2 maka sementara ini permasalahan tersebut belum
mengemuka.
Metode Penyelesaian

Solusi untuk menangani permasalan ini berada di tangan pemerintah.
Berikut ini ada 2 buah solusi yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah. Solusisolusi tersebut yaitu. Sebagai berikut. (1) Sosialisasi dengan lebih fokus kepada CPNS melalui berbagai forum ataupun bimbingan teknis. Guru PNS tidak memiliki ijin belajar disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang betapa pentingnya surat
ijin belajar. Sebagian yang lain karena tidak tahu apa itu surat ijin belajar. (2) Pemberian surat keterangan belajar kepada seluruh guru PNS yang tidak
memiliki surat ijin belajar. Dengan diberlakukannya aturan bahwa guru harus berpendidikan S1, semoga diikuti dengan diakuinya ijazah S1 guru yang tidak memiliki ijin belajar.
Dengan pengakuan ijazah tersebut akan memberikan semangat baru bagi guru.
Merasa dihargai dan lebih bergairah dalam bekerja dan berkarya. Sehingga suatu
saat tidak ada guru PNS yang terhambat karirnya karena dianggap belum
berpendidikan S1. Keadaan yang sebenarnya bukan karena guru belum
berpendidikaan S1, tetapi karena pendidikan S1 mereka yang belum diakui dan
gelar pendidikan belum tertulis pada sk tingkat.

SIMPULAN
Dari hasil pembahasan tentang Dilema Guru Berpendidikan S1 yang Tidak
Mempunyai Surat izin belajar di atas dapat dilihat terhambatnya karir seorang
guru yang ijazah S1-nya belum diakui. Potensi guru yang sangat besar terhambat
oleh syarat administratif. Pemerintah seharusnya berterimakasih dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru yang rela mengeluarkan biaya
sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuannya.
Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar, pengakuan ijazah S1 yang
dimiliki sudah lebih dari cukup. Karena hal itu akan mempermudah proses pada
masa yang akan datang. Sangat Banyak peluang karir bagi guru di masa depan
yang mensyaratkan pendidikan minimal S1.
DAFTAR PUSTAKA

BKD Provinsi Kalimantan Selatan. 2016. Pengusulan Surat Keterangan Mengikuti

Pendidikan dan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan,
http://bkd.kalselprov.go.id/post/50/pengusulan-surat-keteranganmengikuti-pendidikan-dan-surat-keterangan-menyelesaikan-pendidikan.
diunduh 23 April 2017. diunduh 23 April 2017.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. 2004. Surat Edaran MENPAN No
SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
Bagi PNS. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2013. Surat
Edaran Menpan-RB nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar
dan lzin Belajar. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 0854/U/1989 tentang Kualifikasi Formal Pendidikan
Guru Sekolah Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi No. 178-Dikti/kep/1990 tentang Kualifikasi Formal
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Surat Edaran Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nomor
134741/B.BI.3/HK/2015 tentang Linieritas Kualifikasi Akademik Dalam
Kepangkatan Guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Menteri Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia no 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam
Jabatan. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 4586. Sekretariat
Negara. Jakarta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung
:Alfabeta

Teguh. 2015. Prosedur Pengajuan Ijin Belajar bagi PNS Pemda DIY.
http://bkd.jogjaprov.go.id/detail/prosedur-pengajuan-izin-belajar-bagi-pnspemda-diy-/276. diunduh 23 April 2017.Universitas Pendidikan
Indonesia
. http://www.upi.edu/profil/fakultas/fakultas-ilmupendidikan. diunduh 23 April 2017.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s